Jakarta, JMImediaonline.comMalang nian yang dialami oleh sebagian warga kapuk Muara,Kecamatan Penjaringan,Jakarta Utara. Karena layanan aparat kelurahan yang lambat proses transaksi jual beli tanah menjadi terkatung-katung. Padahal semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sudah di penuhi,namun aparat kelurahan setempat tidak juga segera membuat surat pengantar pembuatan sertifikat. Sejumlah warga pemilik lahan /tanah menjadi kelimpungan karena selaku pemilik lahan yang sah mereka telah membayar lunas PBB dengan nilai yang cukup besar. Sehingga atas ulah aparat tersebut sejumlah proses transaksi menjadi terhenti dan tidak menentu.
Nasib malang itu dialami oleh Misan Bin Keri pemilik lahan di Villa Kapuk Rt.001/003, Kelurahan Kapuk Muara. Kondisi itu tentu sangat menyedihkan,pasalnya untuk membayar PBB, Misan harus meminjam uang kepada orang lain. Dengan harapan apabila tanahnya terjual dirinya bisa mengembalikan hutang sekaligus hutang-hutang yang lainnya. Maklum, tanah itu harapan satu-satunya karena memang hanya tanah itulah yang merupakan peninggalan orang tuanya yang tersisa. Dengan ulah aparat kelurahan itu praktis kini nasib Misan Bin Keri menjadi terkatung-katung.
Perlakuan Lurah Kapuk Muara, itu sungguh ironis dan tak berperikemanusiaan. Ironis, karena seharusnya momentum terangkatnya pasangan Jokowi-Ahok sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur di jadikan pijakan para aparat untuk meningkatkan kualitas layanannya terhadap masyarakat. Namun faktanya sejumlah warga Kapuk Muara justru merasa di telantakan oleh lurahnya. Maka,sudah saatnya Jokowi mengambil langkah tegas terhadap para aparatnya yang lamban.
Terhadap lambannya pelayanan yang di lakukan oleh aparat itu, Koordinator LSM Tjahaja Nurani Bangsa (TNB) Gugus Elmo Rais mengaku prihatin. ‘‘Seharusnya semangat Jokowi yang rajin melakukan sidak itu bisa memberikan inspirasi bagi para aparat di bawahnya untuk meningkatkan kualitas layanannya,tetapi apabila masih juga ada yang lamban saya kira sudah saatnya Jokowi mengambil langkah tegas” tandasnya. Koordinator LSM yang melakukan pendampingan terhadap warga Kapuk dalam menggugat Pemprov DKI Jakarta ini juga menambahkan “bila keteladanan Jokowi ini tidak juga di ikuti oleh bawahannya, saya kira untuk scok terapi bisa juga Jokowi melakukan jewer kuping atau bila perlu tendang pantat terhadap aparat yang ndablek, sebelum upaya yang paling radikal dilakukan seperti misalnya pemacetan” tandas gugus lagi. (H.Dan/Red…)


0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !